Berita

Wagub Maluku Buka Rapat Pemutakhiran Data TLHP 2021

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Rabu (22/9/2021), membuka dengan resmi Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2021.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya, yang di sampaikan Barnabas Orno mengatakan, rapat yang dilaksanakan ini, memiliki makna penting bagi para pemangku kepentingan.

Menurutnya, pemangku kepentingan dalam hal ini Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah selaku Koordinator pelaksanaan tindak lanjut dan Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi Hasil Pengawasan.

Dijelaskan, pengawasan yang dilakukan oleh APIP, dalam rangka memberikan keyakinan bahwa program/kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan, sudah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Hal ini juga telah disampaikan Presiden RI, Bapak Joko Widodo, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, tanggal 27 Mei 2021 di Istana Kepresidenan Bogor.

”bahwa Peran Pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien”,” ujarnya.

Olehnya itu, dalam rangka membangun komitmen perbaikan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebut Wagub, APIP bertanggung-jawab untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam program-program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, harus membawa manfaat, tidak boleh dibelanjakan dengan sia-sia.

Terkait dengan pemulihan ekonomi, diharapkan, fungsi pengawasan intern harus mampu berkontribusi, mendorong keberhasilan pencapaian target-target pemulihan ekonomi nasional yang telah ditetapkan.

Seluruh APIP harus memahami betul-betul tantangan dan permasalahan apa yang harus segera diselesaikan.

“Sebagai mesin utama penggerak ekonomi di tengah pandemik Covid-19, APBD harus kita kawal efektivitas dan efisiensinya,”harapnya.

Dikatakannya, Laporan Pengawasan yang berkualitas dan berdampak pada pengambilan kebijakan pemerintah, dalam hal ini rekomendasi yang tepat adalah suatu bentuk tanggung jawab kinerja bagi APIP.

Related posts

Gus Menteri Salurkan Bantuan Untuk BUMDes di Ambon

admin

Dana desa 2021 di Ambon diprioritaskan untuk penanganan COVID-19, cegah corona

admin

PEMBAGIAN BLT NEGERI TEHUA TAHAP 4, 5 DAN 6 DI NEGERI TEHUA, KEC. TELUTIH

admin

Leave a Comment